"Struktur
ekonomi saat ini sangat berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan masa
Rasulullah SAW," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (14/12/2016).
Bambang mencontohkan, dalam aturan tradisional, petani dikenakan zakat sebesar 10 persen. Menurut Bambang, hal itu perlu dipertimbangkan ulang mengingat kondisi ekonomi petani di Indonesia.
Bambang mencontohkan, dalam aturan tradisional, petani dikenakan zakat sebesar 10 persen. Menurut Bambang, hal itu perlu dipertimbangkan ulang mengingat kondisi ekonomi petani di Indonesia.
Sementara
itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pendapatan tetap dan risiko kecil
dikenakan zakat sebesar 2,5 persen. "Nah, solusinya ya perlu ada
fikih kontemporer," ujar Bambang.
Ia mengaku, akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menyusun fikih tersebut seperti Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Bambang mengatakan, upaya ini guna meyakinkan masyarakat bahwa basis zakat sangat luas.
Ia mengaku, akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menyusun fikih tersebut seperti Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Bambang mengatakan, upaya ini guna meyakinkan masyarakat bahwa basis zakat sangat luas.
"Jangan
sampai enak-enak tidak membayar zakat karena fikihnya tidak ada. Untuk itu
perlu sosialisasi dan edukasi," ujar Bambang seraya menambahkan, upaya ini
juga bisa meningkatkan penyerapan zakat dari masyarakat.
Apresiasi MUI
Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
untuk menyusun fiqih kontemporer. MUI memahami bahwa hukum Islam bersifat dinamis
dan BAZNAS menginginkan maslahat bagi umat.
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, menyampaikan, MUI senantiasa mendorong kepada lembaga, institusi dan organisasi kemasyaratan untuk melakukan kajian terhadap berbagai persoalan untuk mencari solusi yang maslahat bagi kepentingan umat. Termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.
Apalagi hukum Islam memang bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kehidupan umat. ''Karena itu, MUI sangat mengapresiasi BAZNAS yang ingin melakukan kajian fiqih terkait dengan pelaksanaan zakat,'' ungkap Zainut melalui pesan aplikasi daring, Jumat (16/12).
Dalam hal ini, tentu MUI berharap kajian fiqih kontemporer atau yang biasa diistilahkan MUI sebagai kajian masail fiqhiyah mu'ashirah, tidak keluar dari kaidah-kaidah dan metodologi dalam melakukan istimbath hukum.
MUI sangat mengapresiasi BAZNAS jika dalam pembahasan nanti ada rencana melibatkan MUI. Sehingga hasil yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat dan bisa diterima oleh umat.
Baznas akan merancang fikih kontemporer tentang zakat. Di antara pertimbangannya, saat ini ada beberapa kondisi yang menuntut fikih tersebut guna meningkatkan peran zakat dalam menyejahterakan umat. Selain itu, situasi ekonomi saat ini berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan zaman Rasulullah SAW.
Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, menyampaikan, MUI senantiasa mendorong kepada lembaga, institusi dan organisasi kemasyaratan untuk melakukan kajian terhadap berbagai persoalan untuk mencari solusi yang maslahat bagi kepentingan umat. Termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.
Apalagi hukum Islam memang bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kehidupan umat. ''Karena itu, MUI sangat mengapresiasi BAZNAS yang ingin melakukan kajian fiqih terkait dengan pelaksanaan zakat,'' ungkap Zainut melalui pesan aplikasi daring, Jumat (16/12).
Dalam hal ini, tentu MUI berharap kajian fiqih kontemporer atau yang biasa diistilahkan MUI sebagai kajian masail fiqhiyah mu'ashirah, tidak keluar dari kaidah-kaidah dan metodologi dalam melakukan istimbath hukum.
MUI sangat mengapresiasi BAZNAS jika dalam pembahasan nanti ada rencana melibatkan MUI. Sehingga hasil yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat dan bisa diterima oleh umat.
Baznas akan merancang fikih kontemporer tentang zakat. Di antara pertimbangannya, saat ini ada beberapa kondisi yang menuntut fikih tersebut guna meningkatkan peran zakat dalam menyejahterakan umat. Selain itu, situasi ekonomi saat ini berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan zaman Rasulullah SAW.
Keragaman Mazhab
Kasubdit
Pengawasan Zakat Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar, mengapresiasi langkah
Baznas yang berencana membuat fikih kontemporer tentang zakat.
Fuad Nasar
menilai, fiqih pernah disusun dan diterbitkan pada periode lalu, tapi memang
perlu disempurnakan. "Langkah ini positif dan bermanfaat untuk
pengembangan perzakatan di negara kita," kata Fuad kepada Republika,
Senin (19/12).
Ia berharap, fikih zakat kontemporer mampu menjawab dan menjelaskan persoalan kekinian, baik yang terkait harta obyek zakat maupun distribusi zakat. Fuad mengingatkan, ulama-ulama terdahulu seperti Hasbi Ash-Shiddiqie, Ibrahim Hosen dan Ahmad Azhar Basyir telah merintis dan menulis literatur zakat.
Karenanya, lanjut Fuad, generasi saat ini tinggal melanjutkan apa yang telah dilakukan ulama terdahulu, serta mengembangkannya melalui literatur ijtihad. Menurut Fuad, jika terlaksana dengan baik, fikih zakat Baznas itu akan menjadi pegangan bagi amil zakat, dan turut menjadi rujukan bagi masyarakat luas.
Namun, ia meminta, Baznas tidak mengambil satu mazhab fikih tertentu untuk dianut, sehingga ada keragaman mazhab yang melatarbelakangi hukum di bidang zakat. Walaupun masyarakat muslim Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi’i, Fuad berharap ada keragaman, baik konteks maupun konten.
Ia berharap, fikih zakat kontemporer mampu menjawab dan menjelaskan persoalan kekinian, baik yang terkait harta obyek zakat maupun distribusi zakat. Fuad mengingatkan, ulama-ulama terdahulu seperti Hasbi Ash-Shiddiqie, Ibrahim Hosen dan Ahmad Azhar Basyir telah merintis dan menulis literatur zakat.
Karenanya, lanjut Fuad, generasi saat ini tinggal melanjutkan apa yang telah dilakukan ulama terdahulu, serta mengembangkannya melalui literatur ijtihad. Menurut Fuad, jika terlaksana dengan baik, fikih zakat Baznas itu akan menjadi pegangan bagi amil zakat, dan turut menjadi rujukan bagi masyarakat luas.
Namun, ia meminta, Baznas tidak mengambil satu mazhab fikih tertentu untuk dianut, sehingga ada keragaman mazhab yang melatarbelakangi hukum di bidang zakat. Walaupun masyarakat muslim Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi’i, Fuad berharap ada keragaman, baik konteks maupun konten.
"Sehingga,
tidak terjadi kekakuan mazhab melainkan secara dinamis mengedepankan maqashid
syariah sebagai tolak ukurnya," ungkap Fuad Nasar menambahkan.
Sumber: Republika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar