Aceh, Islam, Pancasila, dan RI: Supaya Penguasa Negeri Tahu Diri

Oleh: Prof Dr Abdul Hadi WM 
Guru Besar Universitas Paramadina

Sejarah bagaimana propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mau bergabung dengan negara RI dan siapa atau golongan apa yang saja yang memainkan peranan penting, pada saat sekarang ini harus dijelaskan secara jujur dan obyektif oleh ahli-ahli sejarah yang kompeten.

Dulu ketika sejarawan Aceh kelahiran Langsa Prof Ibrahim Alfian masih hidup, saya sering bertemu dan berbincang dengan beliau tentang hal ini. Ketika beliau menjadi dosen tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1973-75, beliau juga menceritakan banyak hal tentang ini.

Kalau tak salah dengar, beliau mengatakan bahwa peranan organisasi Islam seperti Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan lain-lain memainkan peranan penting dalam menanamkan kesadaran bahwa rakyat Aceh perlu bersatu dengan rakyat Indonesia dari suku serumpun Melayu yang sama-sama beragama Islam.

Alasannya Aceh memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam dan peradaban Islam di Nusantara, rakyat Aceh harus berpisah dengan saudara-saudaranya yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain.

Kecintaan orang Aceh kepada Indonesia tidak diragukan lagi. Ketika RI memerlukan pesawat terbang, maka orang kaya Aceh bergotong royong membelikan RI pesawat terbang Seulawah untuk kepentingan tentara TNI Angkatan Udara.

Pada tahun 1948 Sukarno datang ke Aceh dan menjanjikan kepada Aceh status Daerah Istimewa.

Tetapi setelah pengakuan kedaulatan RI pada tahun 1950, wilayah propinsi Aceh dikurangi oleh pemerintah pusat. Sebagian wilayah propinsi Aceh dimasukkan ke dalam wilayah propinsi Sumatra Utara. Konon termasuk wilayah yang sekarang termasuk Kabupaten Singkil, tempat lahir ulama atau wali sufi terkenal Syekh Abdul Rauf Singkil.

Karena ketidak puasan terhadap pemerintah pusat inilah Daud Beureuh, pemimpin Aceh 1950an, kemudian bergabung dengan DI/TII sebagai protes.

Nah, ahli sejarah bisa meneruskan memberi paparan bagaimana Aceh selanjutnya setelah Daud Beureuh kembali ke pangkuan RI pada akhir tahun 1950-an.

Kita potong langsung ke zaman Orde Baru. Entah apa sebab musababnya DOM (Daerah Operasi Militer) diberlakukan di Aceh menjelang tahun 1950-an.

Aceh pun bergolak menjadi daerah yang membara sampai akhirnya muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin Hasan Tiro.

Nah, y
ang ingin saya tekankan di sini ialah: Masuk atau bergabungnya Aceh kepada RI bukan hadiah dari pemerintah kolonial Belanda, juga bukan hadiah pemerintah pendudukan Jepang atau pasukan sekutu.

Pemerintah RI dan rakyat Indonesia di daerah lain seperti di Jawa, hendaknya tahu diri. Jangan mentang-mentang Aceh adalah bagian dari RI, maka Aceh dan agama yang dianut penduduknya diperlakukan semena-mena dan hanya dicap sebagai sarang pelatihan terorisme dan kaum radikal.

Kita orang di luar Aceh juga harus tahu diri, sebagaimana harus tahu diri menyikapi orang Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan lain sebagainya.

Aceh bukan hadiah dari Pancasila. Aceh adalah hadiah dari Islam dan sejarah Islam!

Sumber: republika.co.id